MDG's (Tujuan Pembangunan Milenium)

APA ITU MDG's?

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang  dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai
bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang  sangat  mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu: 

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,

2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,

3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,

4. Menurunkan Angka Kematian Anak,

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,

6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,

7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan

8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia dimana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada hakikatnya setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan. Potret dari kemakmuran rakyat diukur melalui berbagai indikator seperti bertambah tingginya tingkat pendapatan penduduk dari waktu ke waktu, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang membaik, bertambah banyaknya penduduk yang menempati rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman bebas dari gangguan alam dan aman. Penduduk mempunyai kesempatan untuk mengakses sumber daya yang tersedia, lapangan kerja yang terbuka untuk semua penduduk, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

Pemerintah Indonesia mengklaim delapan target MDGs hampir semuanya tercapai. Itu tertera dalam laporan Bappenas 2010. Di antaranya pemerintah mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk yang berpendapatan 1 dolar per hari (standar Bank Dunia), dari 20,6 persen tahun 1990 menjadi 5,8 persen tahun 2008. Namun, klaim keberhasilan itu dibantah oleh sejumlah organisasi massa yang berhimpun dalam Indonesian Peoples Alliance (IPA) atau Aliansi Rakyat Indonesia. IPA menilai, pencapaian MDGs gagal. Ini seiring meningkatnya kemiskinan, tidak adanya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan dasar, ketahanan pangan, dan kerusakan lingkungan serta konflik agraria. Namun, gagal atau tidaknya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia sendiri bagaimana menanggapinya.

Kontroversi MDGs di Indonesia

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia [5]. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.

UNGKAPAN PERAN IT DALAM MENGHADAPI MDG's 2025

KOMITMEN Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).

Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional, perlu diteruskan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan ke dalam suatu konsep pembangunan jangka panjang, yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai.

Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan untuk mengakses informasi. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain: terbatasnya ketersediaan infrastruktur telematika yang sampai saat ini penyediaan infrastruktur telematika belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; tidak meratanya penyebaran infrastruktur telematika dengan konsentrasi yang lebih besar di wilayah barat Indonesia, yaitu sekitar 86 persen di Pulau Jawa dan Sumatera, dan daerah perkotaan; terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur telematika dengan belum berkembangnya sumber pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur telematika seperti kerjasama pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat; dan kurang optimalnya pemanfataan infrastruktur alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong tingkat penetrasi layanan telematika. Rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan digital dengan Negara lain. Dalam kaitan itu, perlu segera dilakukan berbagai perbaikan dan perubahan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan bangsa dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat.

Selain itu kebijakan pembangunan nasional yang selama ini kurang memberikan perhatian yang memadai pada kesenjangan juga menimbulkan beberapa ekses negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain: menumpuknya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, seperti terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa; terjadinya pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar yang tidak terkendali yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan; melebarnya kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan; meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita; masih banyaknya daerah-daerah miskin, tinggi pengangguran, serta rendah produktivitas; kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah. kurang adanya keterkaitan kegiatan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan, tingginya konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Pulau Jawa. serta terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005 – 2025:

Rencana pembangunan jangka panjang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan mengacu pada arah pembangunan sebagai berikut. Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi nasional

untuk mendorong kemajuan bangsa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a.)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

b.)Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

c.) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan memperhatikan hak warga negara serta kewajibannya untuk berperan dalam pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada otonomi yang luas. Pelaksanaan otonomi di daerah diupayakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan.

UNGKAPAN PENDAPAT

Awalnya, saya masih belum memahami apa itu MDGs. Namun setelah mempelajari lebih lanjut saya jadi sangat tertarik terhadap tema ini. Karena di dalamnya mencakup kehidupan sosial masyarakat. Dan menurut pendapat saya jika ditinjau dari sudut pembangunan pusat kota, pemerintah sudah hampir bisa dibilang sukses dalam melaksanakan MDGs ini. Contohnya, pusat kesehatan terbaik ada di kota. Pendidikan juga. Namun, bagaimana dengan penduduk yang tinggal di desa pedalaman? Apakah hidup mereka sudah layak? Bagi desa yang kehidupan masyarakatnya sudah makmur, tentu sudah. Tapi apakah desa di Indonesia hanya satu? Banyak penduduk desa yang merantau ke kota hanya untuk mencari kebenaran dan nilai nyata dari MDGs yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi kenyataannya, tidak semua dari mereka bisa merasakannya.  Alangkah baiknya jika pemerintah Indonesia melakukan penyuluhan kepada masayarakat desa agar mereka juga bisa mulai membantu pemerintah untuk menyukseskan Tujuan Pembangunan Millennium yang akan berakhir pada September 2015 ini. Dan saya pun berharap bisa ikut turut serta di dalamnya.

Sumber : 

http://idemdgs.blogspot.com/2011/08/apa-itu-mdgs.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium

http://edukasi.kompasiana.com/2013/08/13/apa-itu-mdgs-583450.html

https://satriormdhn14.wordpress.com/2014/11/25/mdgs-2025/